Analisis Ketentuan Pemberat Dan Peringan Pidana Dalam Kuhp

2551 Words Jul 27th, 2010 11 Pages
ANALISIS KETENTUAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA
DALAM KUHP
(PEMERIKSAAN PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO: 143 / Pid. B / 2006 / PN. BKS ATAS NAMA AHMAD HERMAWAN BiN MARJUKI)

A. Pendahuluan Perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih menjadi sorotan tajam bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Setelah sempat mengalami kenaikan apresiasi, kondisi hukum di Indonesia kembali mengalami kegamangan. Berbagai cara telah dilakukan, misalnya dengan mengandalkan institusi penegakkan hukum yang sudah ada, bahkan pembentukan berbagai komisi hukum dan penempatan berbagai individu yang profesional dan berkualitas serta bebas dari kepentingan, namun upaya-upaya ini belum
…show more content…
Dalam hal Pengadilan Negeri berpendapat bahwa surat pelimpahan termasuk dalam wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Dalam Pengadilan Anak hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan adalah hakim Anak seperti yang disebutkan dalar 64 10 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim Anak yaitu : 1. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam ingkungan peradilan umum. 2. Mempunyai minat, dedikasi dan memahami masalah anak. Kemudian hakim yang ditunujuk untuk menyidangkan akan menerbitkan surat penetapan yang isinya menetapkan hari siding, memerintahkan Penunutut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang dalam sidang pengadilan (pasal 152 KUHAP). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pengadilan Anak dan hal-hal yang membedakan dengan Pengadilan Biasa penulis akan membahas mengenai proses pemeriksaan kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor : 143/Pid.B/2006/PN. BKS atas nama AHMAD HERMAWAN Bin MARJUKI dilakukan dengan Acara Pengadilan Anak. Hal tersebut dilakukan karena terdakwa masih tergolong dalam usia anak menurut Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.