Makalah Pasar Modal

5200 Words21 Pages
Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal Oleh : Elfira Taufani, S.H., M.Hum[1] Abstrak : Hukum ekonomi keuangan merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan dari pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) selain memuat sanksi administrasi juga dilengkapi sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang ketentuan pidana (Pasal 103 s/d Pasal 110). Walaupun undang-undang ini telah dilengkapi dengan sankisi pidana, tapi dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar. Bapepam sebagai lembaga pengawas, dalam menyelesaikan kasus-kasus pasar modal ini, lebih banyak menggunakan sanksi administrasi, dari pada jalur pidana, walaupun kasus tersebut mempunyai…show more content…
Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau atau kebijakan hukum pidana merupakan pula bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) Penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri atas tiga tahap, mencakup tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang yang terkait dengan perbuatan pidana berikut sanksinya, tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan oleh kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan kehakiman sebagai aparat yang mengadili dan memutuskan, serta tahap eksekusi oleh aparat eksekusi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang difokuskan dalam penelitian adalah berkaitan dengan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, khusus pada tahap formulatif dan pada tahap aplikatif. Dimasukkannya kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang No, 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ternyata dalam kenyataannya masih saja banyak terjadi tindak pidana pasar modal, karena itu maka, menjadi pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Penegakan hukum (pidana) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, yang berkaitan dengan pasar modal, selama ini” ? Pembahasan Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna
Open Document